16. PENGARAHAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI MOTIVASI

PENGARAHAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI MOTIVASI

PENGARAHAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI MOTIVASI (MOTIVATION)

A. Pengantar
Dalam bab VI ini akan dibahas berbagai permasalahan tentang pengarahan dan pengembangan organisasi, termasuk didalamnya bagaimana menggerakkan para anggotanya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, bagaimana memotivasi para anggotanya, bagaimana mengadakan komunikasi didalam organisasi, bagaimana mengadakan perubahan dan pengembangan dalam organisasi dan bagaimana mengatasi segala konflik yang ada dalam organisasi.
Kemampuan seorang manajer untuk memotivasi adan mempengaruhi, mengarahkan dan berkomunikasi akan menentukan efektifitas manajer. Dan ini bukan satu-satunya factor yang mempengaruhi tingkat prestasi seseorang. Manajer yang dapat melihat motivasi sebagai suatu system akan mampu meramalkan perilaku dari bawahannya.

B. Pengertian dan Pandangan Motivasi Dalam Organisasi
Motivasi seperti yang telah disebutkan diatas, akan mempengaruhi, mengarahkan dan berkomunikasi dengan bawahannya, yang selanjutnya akan menentukan efektifitas manajer. Ada dua factor yang mempengaruhi tingkat prestasi seseorang, yaitu kemampuaan individu dan pemahaman tentang perilaku untuk mencapai prestasi yang maksimal disebut prestasi peranan. Dimana antara motivasi, kemampuan dan presepsi peranan merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi.

Model Tradisional
Tidak lepas dari teori manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh Frederic Winslow taylor. Model ini mengisyaratkan bagaimana manajer menentukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dengan system pengupahan intensif untuk memacu para pekerjaan agar memberikan produktivitas yang tinggi.

Model Hubungan Manusiawi 
Elton Mayo dan para peneliti hubungan manusiawi lainnya menentukan bahwa kontrak-kontrak soisal karyawan pada pekerjaannya adalah penting, kebosanan dan tugas yang rutin merupakan pengurang dari motivasi. Untuk itu para karyawan perlu dimotivasi melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan social dan membuat mereka berguna dan penting dalam organisasi.

Model Sumber Daya Manusia
McGregor Maslow. Argyris dan Lkert mengkritik model hubungan manusaiwi bahwa seorang bawahan tidak hanya dimotivasi dengan memberikan uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti dalam arti lebih menyukai pemenuhan kepuasan dari suatu prestasi kerja yang baik, diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk pembuatan keputusan dan pelaksanaan tugas.

C. Teori-teori Motivasi
1. Teori Petunjuk ( prescriptive Theories ) yaitu bagaimana cara memotivasi para karyawan yang didasarkan atas pengalaman coba-coba.
2. Teori isi ( Content theories ) menanyakan apa penyebab prilaku, macam teoriini yaitu 1) hirarki kebutuhan dari Abraham Maslow, 2) Teori higienis Frederick Herxberg dan 3) Teori prestasi David McCleland.
3. Teori Proses ( Process Theories ) menjelaskan bagaimana prilaku dimulai dan dilaksanakan termasuk dalam hal ini. 1) teori pengharapan, 2) teori pembentukan perilaku, 3) teori porter lawler, 4) teori Keadilan.

Sumber : http://www.anakciremai.com/2008/05/makalah-manajemen-tentang-pengarahan.html

15. Penyusunan Personalia

Penyusunan Personalia

Penyusunan personalia (staffing) adalah penarikan (recruitment), latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Dalam pelaksanaan fungsi ini manajemen menentukan persyaratan-persyaratan mental, fisik, dan emosional untuk posisi-posisi jabatan yang ada melalui analisa jabatan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan dan kemudian menarik karyawan yang diperlukan dengan karakteristik-karakteristik personalia tertentu seperti keahlian, pendidikan, umur, latihan dan pengalaman. 
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti pembuatan system pengajian untuk pelaksanaan kerja yang efektif; penilaian karyawan untuk promosi, transfer atau bahkan demosi dan pemecatan; serta keahlian dan pengembangan karyawan. 
Beberapa literature manajamen memasukkan fungsi staffing sebagai bagian dari fungsi organizing. Ada juga yang menempatkan staffing sebagai hal yang terpisah dari fungsi manajemen dan memperlakukannya sebagai bagian dari fungsi kepemimpinan (leadership). 
Fungsi staffing diuraikan terpisah sebagai salah satu fungsi manajemen, karena penulis memandang bahwa perkembangan dunia bisnis (dimana sumber daya manusia merupakan kunci sukses perusahaan) menyebabkan fungsi tersebut menjadi semakin penting. Tetapi dalam pembahasan selanjutnya, fungsi ini ditempatkan pada satu bagian dengan fungsi pengorganisasian untuk menekankan bahwa sebenarnya kedua fungsi tersebut saling berkaitan erat pengorganisasian merancang “wadahnya” dan fungsi staffing memberi “isinya”.

Sumber: http://id.shvoong.com/business-management/management/2134257-penyusunan-personalia/#ixzz2HZHFGTt3

14. Wewenang, Delegasi dan Desentralisasi

Wewenang, Delegasi dan Desentralisasi

Pengertian Wewenang

Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.
Ada 2 pandangan mengenai sumber wewenang, yaitu :
1. Formal, bahwa wewenang di anugerahkan karena seseorang diberi atau dilimpahkan/diwarisi hal tersebut.
2. Penerimaan, bahwa wewenang seseorang muncul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok/individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan.

http://satriagosatria.blogspot.com/2009/12/pengertian-wewenang.html

Pengertian Kekuasaan

Menurut Gibson, kekuasaan adalah kemempuan seseorang untuk memperoleh sesuatu sesuai dengan cara yang dikehendaki. Dalam hal ini kekuasaan seorang pemimpin memerlukan basis kekuasaan. Basis kekuasaan pemimpin dapat berasal dari berbagai sumber, secara teoritis dapat dikatakan bahwa basis kekuasaan pemimpin dapat berasal dari kekuasaan antar pribadi, yang berasal dari: kekuasaan legitimasi, kekeuasaan imbalan, kekeuasaan keahlian dan kekuasaan referen. Kelima basis kekuasaan antar pribadi ini tidak berdiri sendiri, seorang pemimpin dapat menggunakannya secara kombinasi, sehingga dapat mempengaruhi orang lain.

http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091202204736AA6nEf2

Pengaruh
daya yg ada atau timbul dr sesuatu (orang, benda) yg ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang

http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090212205146AAFxdXE

Wewenang lini, staf dan fungsional

Wewenang lini, staf dan fungsional

1. Wewenang lini, adalah wewenang dimana atasan melakukannya atas bawahannya langsung. Yaitu atasan langsung memberi wewenang kepada bawahannya, wujudnya dalam wewenang perintah dan tercermin sebagai rantai perintah yang diturunkan ke bawahan melalui tingkatan organisasi.

2. Wewenang staf, adalah hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia ini. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang duduk sebagai taf yaitu dengan menganalisa melalui metode kuisioner, metode observasi, metode wawancara atau dengan menggabungkan ketiganya. Baishline mengajukan enam pokok kualifikasi yang harus dipengaruhi oleh seorang staf yaitu :

1.Pengetahuan yang luas tempat diamana dia bekerja
2. Punya sifat kesetiaan tenaga yang besar, kesehatan yang baik, inisiatif, pertimbangan yang baik dan kepandaian yang ramah.
3.Punya semangat kerja sama yang ramah
4.Kestabilan emosi dan tingkat laku yang sopan.
5.Kesederhanaan
6. Kemauan baik dan optimis

Kualifikasi utama yaitu memiliki keahlian pada bidangnya dan punya loyalitas yang tinggi. Konsekkuensi organisasi yang menggunakan staf yaitu menambah biaya
administrasi struktur orgasisasi menjadi komplek dan kekuasaan, tanggung jawab serta akuntabilitas. yaitu memiliki keahlian pada bidangnya dan punya loyalitas yang tinggi. Wewenang staf Yaitu hak para staf atau spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi konsultasi pada personalia yang tinggi, Hal yang perlu diperintahkan dalam mendelegasikan suatu kegiatan kepada orang yang ditujuk yaitu:

1. Menetapkan dan memberikan tujuan serta kegiatan yang akan dilakukan

2. Melimpahkan sebagian wewenangnya kepada orang yang di tunjuk

3. Orang yang ditunjuk mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan agar tercapainya tujuan.

4. Menerima hasil pertanggung jawaban bawahan atas kegiatan yang dilimpahkan.

3. wewenang staf fungsional, adalah hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan lini.

Chester Bamard mengatakan bahwa seseorang bersedia menerima komunikasi yang bersifat kewenangan bila memenuhi:

1. Memahami komunikasi tersebut

2. tidak menyimpang dari tujuan organisasi

3. tidak bertentangan dengan kepeningan pribadi

4. Mampu secara mental dan fisik untuk mengikutinya

http://ekacyliiaa.blogspot.com/2010/05/wewenang-lini-staf-dan-fungsional.html

Definisi / Pengertian Sentralisasi dan Desentralisasi – Ilmu Ekonomi Manajemen

A. Sentralisasi

Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah.

Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Kelebihan sistem ini adalah di mana pemerintah pusat tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat.

B. Desentralisasi

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Pada saat sekarang ini banyak perusahaan atau organisasi yang memilih serta menerapkan sistem desentralisasi karena dapat memperbaiki serta meningkatkan efektifitas dan produktifitas suatu organisasi.

Pada sistem pemerintahan yang terbaru tidak lagi banyak menerapkan sistem sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat di putuskan di tingkat pemerintah daerah atau pemda. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

http://organisasi.org/definisi_pengertian_sentralisasi_dan_desentralisasi_ilmu_ekonomi_manajemen

B.DelegasiAdalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Jadi delegasi wewenang adalah:1.Adalah proses manajer mengalokasikan wewenang ke bawah yaitu pada orang-orang yang melapor kepadanya. 2.Adalah pemberian otoritas atau kekuasaan formal dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu kepada orang lain. Pelimpahan otoritas oleh atasan kepada bawahan diperlukan agar organisasi dapat berfungsi secara efisien karena tak ada atasan yang dapat mengawasi secara pribadi setiap tugas-tugas organisasi.Alasan perlunya pendelegasian, yaitu:1.Memungkinkan manajer dapat mencapai lebih dan bila mereka menangani setiap tugas sendiri2.Agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien3.Manajer dapat memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting4.Bawahan dapat tumbuh, berkembang dan alat untuk belajar dari kesalahan

http://www.scribd.com/doc/14129804/Wewenang-Delegasi-Dan-Desentralisasi

Sumber :  http://mohamadkemaludin.wordpress.com/2010/11/15/wewenang-delegasi-dan-desentralisasi/

13. KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN SISWA DALAM PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA

KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN SISWA DALAM PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia antara 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Mereka sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metoda coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukan sering menimbulkan kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orangtuanya. Kenakalan remaja (juvenile delinquency) adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Kenakalan remaja disebabkan oleh beberapa faktor seperti frustasi, kurangnya kasih sayang orang tua, perkembangan teknologi, pengaruh lingkungan dan hal-hal lainnya.

Kenakalan remaja saat ini sangat banyak macamnya antara lain membolos sekolah, kebut-kebutan di jalan, penyalahgunaan narkoba, perilaku seksual pranikah, perkelahian antar pelajar, dan lain sebagainya. Kenakalan remaja ini telah menjurus pada kriminalitas yang tentunya akan menyimpang dari fungsi pendidikan itu sendiri yaitu mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan informasi di atas sudah sewajarnya diperlukan peran dari semua pihak yang berhubungan langsung dengan remaja, pendidik, maupun remaja tersebut secara langsung untuk mencegah dan mengatasinya. Melalui cara pemberian motivasi untuk berperilaku yang positif dan teknik pencegahan kenakalan remaja dari para orang tua dan pendidik.

Bagi pemerintah sendiri dapat memberikan masukan-masukan yang positif bagi instansi, pendidik maupun siswa yang berhubungan langsung dalam kehidupan remaja itu sendiri. Oleh karena itu kegiatan Koordinasi, Pembinaan, dan Pendidikan Siswa dalam Pencegahan Kenakalan Remaja akan dapat menyampaikan sesuatu hal yang positif bagi siswa dalam berperilaku. Guna mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui Biro Bina Sosial akan melaksanakan kegiatan Koordinasi, Pembinaan, dan Pendidikan Siswa dalam Pencegahan Kenakalan Remaja, sebagai upaya langsung untuk menekan dan mencegah kenakalan remaja.



B. Identifikasi Permasalahan.

Setelah melihat dan memahami tentang perilaku kenakalan remaja terdidik, terungkap beberapa permasalahan yang mesti dicarikan solusinya secara cepat dan tepat. Hasil indentifikasi, terungkap permasalahan sebagai berikut :

Kenakalan remaja terjadi akibat kurangnya perhatian orang tua dan rendahnya pengetahuan remaja dalam memilah informasi yang didapat dari lingkungan.
Pergaulan remaja yang cenderung bebas dan rendahnya pengetahuan agama
Dengan derasnya perkembangan teknologi dan informasi modern seolah tidak dibatasi, telah mempengaruhi remaja yang masih mencari jati diri sehingga mudah terpengaruh.

Dari uraian latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, maka maksud dan tujuan dari Koordinasi, Pembinaan, dan Pendidikan Siswa dalam Pencegahan Kenakalan Remaja di Sumatera Barat Sbb :

Maksud : memberikan pembinaan dan bimbingan kepada remaja tentang� Permasalahan dan pencegahan kenakalan remaja.

Tujuan : agar remaja terhindar dari praktek dan dampak negatif kenakalan remaja

Kegiatan Koordinasi, Pembinaan, dan Pendidikan Siswa dalam Pencegahan Kenakalan Remaja ini direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 28 September 2012 bertempat di Hotel Mariani Jalan Bundo Kanduang No. 35 Padang.

Pada kegiatan ini akan dihadirkan para narasumber yang berkompetensi dan berpengalaman dibidang hukum, agama dan pendidikan, dengan judul makalah sebagai berikut :

1. � Penguatan Nilai Agama dan Adat Sebagai Kiat Untuk Mencegah Siswa Dari Pengaruh Buruk Kenakalan Remaja Oleh : Drs. H. Bagindo. M. Letter (Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat).

2. � Kenakalan Remaja Dipandang Dari Segi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Oleh: KBP. Drs. Imron Korry (Direktur Binmas Polda Sumatera Barat)

3. � Pendekatan Secara Physikologi Seorang Ibu Dalam Mengatasi dan Pencegahan Kenakalan Remaja oleh : Prof.Ir.Hj. Puti Reno Rauda Thaib, MP (Ketua Umum Bundo Kandung Sumatera Barat)

4. � Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan dan Pencegahan Kenakalan Remaja Oleh : Jefrinal Arifin, SH, M.Si (Kepala Biro Bina Sosial Setda. Prov. Sumbar)

Peserta yang akan mengikuti kegiatan ini adalah Siswa SMA/SMK Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebanyak 100 Orang.

Dengan terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan Pendidikan Siswa Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja diharapkan agar dapat memberikan hasil sebagai berikut:

Siswa SMA/SMK di Sumatera Barat memahami nilai-nilai agama dan adat Minangkabau untuk mencegah dampak buruk kenakalan remaja.
Semakin meningkatnya pengetahuan siswa SMA/SMK tentang masalah pelanggaran hukum dan sangsi bagi pelanggarnya .
Terhindarnya Siswa SMA/SMK dari perilaku kenakalan remaja.
Tereliminirnya tingkat kenakalan remaja di Sumatera Barat.

Kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan Pendidikan Siswa Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja dianggarkan pada APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 melalui DPA Subag. Pendidikan Bagian Pembinaan Generasi Muda Biro Bina Sosial Setda. Prov. Sumbar.

Dengan Kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan Pendidikan Siswa Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja diharapkan akan dapat menurunkan persentase kenakalan remaja dan mempersiapkan remaja Sumatera Barat yang lebih berprestasi, bermartabat dan berperilaku baik di lingkungan sekolah dan dalam masyarakat. (Warji)

Sumber :  http://www.minangforum.com/Thread-KOORDINASI-PEMBINAAN-DAN-PENDIDIKAN-SISWA-DALAM-PENCEGAHAN-KENAKALAN-REMAJA

12. Pengertian, Unsur, dan Fungsi Koordinasi

Pengertian, Unsur, dan Fungsi Koordinasi

Kita sering menjadikan kata dan istilah koordinasi, sebagai alibi dan obyek penderita jika menemukan berbagai kekurang optimalan hasil kerja dan target.Kita sering menjadikan faktor koordinasi sebagai biang penyebab berbagai kegagalan kerja kita. namun  kita juga sering lupa dan tak mau tahu apa dan bagaimana pengertian koordinasi ini. Nah, mulai posting ini akan diuraikan berbagai hal terkait koordinasi, agar kita lebih mengoptimalkan fungsi koordinasi dalam kerja kita (tulisan bersambung).

Pengertian administrasi dalam kaitan dengan koordinasi adalah seluruh proses kegiatan penetapan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan sumber-sumbernya yang tersedia secara efisien, bersama-sama dan melalui orang-orang yang terkoordinasi dengan menerapkan PEOPLE (planing, executing, organising, persuading, leading, evaluating) yang terkoordinasikan pula. Hubungan koordinasi dengan sistem fungsi administrasi dapat digambarkan dan dijelaskan bahwa sebagai tugas utama atau inti kegiatan administrator adalah menetapkan tujuan. Setelah itu mengkoordinasikan seluruh potensi organisasinya melalui fungsi-fungsi lainnya, dengan melakukan komunikasi, penelitian, dan melakukan pendekatan kemanusiaan (Sugandha,  1991). Sedangkan posisi fungsi koordinasi dalam proses manejemen menurut George R. Terry terdapat pada posisi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan (Sarwoto, 1991).

Jadi setiap fungsi pokok manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan selalu harus dilakukan koordinasi sehinga pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dapat terselenggara secara terarah dan terpadu serta menjamin tercapainya tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Koontz dalam Handoko (1997) yang mengemukakan bahwa koordinasi adalah inti manajemen, yang bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan upaya berbagai individu kearah tercapainya tujuan kelompok.

Sementara Kast (1985) dalam Arifin (2001) mengemukakan bahwa manajemen merupakan koordinasi sumber daya manusia dan material kearah pencapaian tujuan, yang meliputi :

1. Koordinasi SDM, material, dan biaya kearah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
2. Pengembangan iklim koordinasi sehingga koordinasi dapat mencapai tujuan individunya dan tujuan bersama.
3. Mewujudkan fungsi tertentu yang telah ditetapkan seperti penetapan tujuan, merencanakan, menghimpun sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi.
4. Melakukan berbagai peran dalam hubungan antara individu, pemanfaatan informasi dan pengambilan keputusan.

Berdasar beberapa pengertian tersebut, hubungan koordinasi dengan administrasi dapat dijelaskan, bahwa koordinasi pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan keharmonisan atau kesesuaian antara tujuan individu dengan tujuan organisasi melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Pengertian koordinasi
Koordinasi merupakan aktifitas dan fungsi manajemen yang dilakukan untuk mengusahakan terjadinya kerjasama yang selaras dan tertib mengarah pada tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh (Syamsi, 1994).

11. Organisasi Siswa Intra Sekolah

Organisasi Siswa Intra Sekolah

Organisasi Siswa Intra Sekolah (disingkat OSIS) adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari Sekolah Menengah yaituSekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). OSIS diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Biasanya organisasi ini memiliki seorang pembimbing dari guru yang dipilih oleh pihak sekolah.

Anggota OSIS adalah seluruh siswa yang berada pada satu sekolah tempat OSIS itu berada. Seluruh anggota OSIS berhak untuk memilih calonnya untuk kemudian menjadi pengurus OSIS.

Latar belakang berdirinya OSIS

Tujuan nasional Indonesia, seperti yang tercantum pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan secara operasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pembangunan Nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan pendidikan merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Di dalam garis-garis besar haluan Negara ditetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Garis-garis Besar Haluan Negara juga menegaskan bahwa generasi muda yang di dalamnya termasuk para siswa adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Mengingat tujuan pendidikan dan pembinaan generasi muda yang ditetapkan baik di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 maupun di dalam garis-garis besar Haluan Negara amat luas lingkupnya, maka diperlukan sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang merupakan jalur pendidikan formal yang sangat penting dan strategis bagi upaya mewujudkan tujuan tersebut, baik melalui proses belajar mengajar maupun melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

[sunting]Wawasan Wiyatamandala

Dengan memperhatikan kondisi sekolah dan masyarakat dewasa ini yang umumnya masih dalam taraf perkembangan, maka upaya pembinaan kesiswaan perlu diselenggarakan untuk menunjang perwujudan sekolah sebagai Wawasan Wiyatamandala.

Berdasarkan surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor: 13090/CI.84 tanggal 1 Oktober 1984 perihal Wawasan Wiyatamandala sebagai sarana ketahanan sekolah, maka dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan ketahanan sekolah bagi sekolah-sekolah di lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen pendidikan dan kebudayaan, mengeterapkan Wawasan Wiyatamandala yang merupakan konsepsi yang mengandung anggapan-anggapan sebagai berikut:

·         Sekolah merupakan wiyatamandala (lingkungan pendidikan) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan diluar bidang pendidikan.

·         Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh proses pendidikan dalam lingkungan sekolahnya, yang harus berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk:

1.      meningkatkan ketakwaan teradap Tuhan yang maha Esa,

2.      meningkatkan kecerdasan dan keterampilan,

3.      mempertinggi budi pekerti,

4.      memperkuat kepribadian,

5.      mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

·         Antara guru dengan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang baik untuk mengemban tugas pendidikan.

·         Para guru, di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru sebagai manusia yang dapat digugu (dipercaya) dan ditiru, betapapun sulitnya keadaan yang melingkunginya.

·         Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, namun harus mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang sadar atau tidak, dapat menimbulkan pertientangan antara kita sama kita.

Untuk mengimplementasikan Wawasan Wiyatamandala perlu diciptakan suatu situasi di mana siswa dapat menikmati suasana yang harmonis dan menimbulkan kecintaan terhadap sekolahnya, sehingga proses belajar mengajar, kegiatan kokurikuler, dan ekstrakurikuler dapat berlangsung dengan mantap.

Upaya untuk mewujudkan Wawasan Wiyatamandala antara lain dengan menciptakan sekolah sebagai masyarakat belajar, pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler, serta menciptakan suatu kondisi kemampuan dan ketangguhan yakni memiliki tingkat keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan yang mantap.

[sunting]Struktur organisasi

Pada dasarnya setiap OSIS di satu sekolah memiliki struktur organisasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun, biasanya struktur keorganisasian dalam OSIS terdiri atas:

·         Ketua Pembina (biasanya Kepala Sekolah)

·         Wakil Ketua Pembina (biasanya Wakil Kepala Sekolah)

·         Pembina (biasanya guru yang ditunjuk oleh Sekolah)

·         Ketua Umum

·         Wakil Ketua I

·         Wakil Ketua II

·         Sekretaris Umum

·         Sektetaris I

·         Sekretaris II

·         Bendahara

·         Wakil Bendahara

·         Koordinator Bidang (Korbid) dan Seksi Bidang (Sekbid) sebagai pembantu Korbid dalam mengurus setiap kegiatan siswa yang berhubungan dengan tanggung jawab bidangnya.

Dan biasanya dalam struktur kepengurusan OSIS memiliki beberapa pengurus yang bertugas khusus mengkoordinasikan masing-masing kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah.

10. Pengorganisasian menurut para ahli

Definisi dan Pengertian pengorganisasian menurut para ahli sebagai berikut :

1. Organisasi Menurut Stoner; Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama.
2. Organisasi Menurut James D.Mooney; Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.
3. Organisasi Menurut Chester I.Bernard; Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Pengertian organisasi
Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pengertian Pengorganisasian.
Seperti telah diuraikan sebelumnya tentang Manajemen, Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam Manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi.
Pengertian Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan meninjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Sumber: http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2035431-definisi-dan-pengertian-pengorganisasian-menurut/#ixzz2HOxPVdaH